Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang membahas tentang RKA-KL dan RKP K/L Tahun Anggaran 2017, serta APBN-P Tahun Anggaran 2016.

“Rapat kerja yang dilaksanakan pada hari ini, merupakan bagian dari fungsi anggaran Komisi IV DPR RI di bidang pertanian. Berdasarkan data yang kami peroleh Kementerian Pertanian mengusulkan pagu alokasi tahun anggaran 2017 sebesar Rp.25.994.209.200.000,- ,”papar Ketua Komisi IV Edhy Prabowo di DPR Senin (13/6).

Satu hal penting yang harus digaris bawahi, kata Edhy, Kementerian Pertanian agar mengurangi alokasi anggaran untuk program yang sulit dilaksanakan, kemudian diarahkan untuk program-program yang lebih produktif dan ekonomis, yang mengarah pada penguatan petani dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu agar dalam pengalokasian anggaran   bantuan alat dan mesin pertanian harus sesuai dengan kebutuhan dan tepat sasaran,” ujar Edhy Prabowo.

“Komisi IV juga ingin mendengarkan penjelasan Menteri Pertanian terkait rencana RKA-KL dan RKP K/L tahun anggaran 2017, serta APBN-P 2016,” lanjutnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron menyampaikan beberapa saran, yang salah satu diantaranya adalah menyangkut masalah anggaran 2017 yang menurun drastis.

“Harus ada kebijakan politik anggaran yang tepat, karena saya yakin penurunan ini juga tidak terjadi diseluruh sektor. Kalau kita pernah mencapai puncak tertinggi penganggaran ditahun 2015 yakni sebesar 32 Trilyun, maka pada tahun ini kita dipotong menjadi 27 Trilyun,” ucap dia.

Dia juga menyatakan bahwa, harus ada upaya-upaya keras, karena tantangan ke depan akan semakin keras dan kompetitif, dimana produktifitas itu adalah sebuah keniscayaan, karena pasti kebutuhannya semakin meningkat, tetapi lahannya justru semakin sempit.

Untuk bisa memperluas lahan dibutuhkan anggaran yang cukup besar. Kalau tantangan semakin besar tetapi perspektif anggarannya semakin turun, maka hal ini akan menjadi sebuah tantangan yang besar.

“Pangan sebagai hak asasi manusia, menurut saya keberadaannya akan terancam, dan hal ini akan mengancam pada sistem ketahanan pangan nasional. Jika dibandingkan dengan sektor lainnya, semestinya  masalah pangan ditempatkan pada nomor urut satu,” tandasnya. (dep,mp), foto : naefurodji/hr.